Selamat datang di tapteng.go.id - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah - Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan silahkan kirim e-mail ( humas@tapteng.go.id ) melalui layanan pengaduan ini.

UPDATE COVID-19

Link Terkait
Pengunjung

Artikel

Pj Bupati Tapanuli Tengah Ikuti Rakor Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
Tanggal Posting : Jumat, 18 November 2022 | 20:07 WIB
Pengirim : KOMINFO - Dibaca : 65 Kali

Pj Bupati Tapanuli Tengah Ikuti Rakor Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023

 

PANDAN, TAPTENG - Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Dr Elfin Elyas, M.Si, CRGP, CGCAE, CFrA mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Garuda Kantor Bupati Tapteng, Jum'at (18/11/2022). 

 

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dari Jakarta. Dalam arahannya, Mendagri, Tito Karnavian mengatakan, bahwa masalah ketenagakerjaan selalu menjadi isu yang sensitif. Peran buruh sangat penting bagi bangsa dan negara karena merekalah salah satu motor utama pembangunan.

 

“Namun di sisi lain, kita seringkali melihat terjadinya dinamika yang berhubungan dengan masalah perburuhan, diantaranya masalah Upah Minimum Regional. Maka dari itu, masalah ini harus melibatkan beberapa stakeholder. Pemerintah sebagai regulator, kemudian pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), maupun Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), mereka sebagai employer (pemberi pekerja) dan buruh selaku employee (karyawan/pegawai),” kata Mendagri, Tito Karnavian.

 

Secara virtual, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyampaikan “Bapak Ibu yang hadir melalui zoom, jangan khawatir, Kemenaker dan Mendagri siap melakukan pendampingan dalam putusan Upah Minumum ini. Perlu diketahui, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi”.

 

Menaker juga menjelaskan bahwa basis perhitungannya adalah basis survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

 

Rakor ini juga diikuti oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Seluruh Indonesia.

 

 

Turut hadir bersama Pj Bupati Tapteng dalam rakor ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapteng Reza Affandi Ritonga, SSTP, MM, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sibolga, Boy Citra Lumban Tobing, SH, serta Perwakilan dari BPS Tapteng.

 

 

 


Artikel Lainnya
Beri Komentar

RSUD Pandan
 
Kabupaten Tapteng

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan kirim e-mail (humas@tapteng.go.id), melalui layanan pengaduan ini.

Terima kasih

 
Copyright 2014-2021 tapteng.go.id All Rights Reserved