Selamat datang di tapteng.go.id - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah - Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan silahkan kirim e-mail ( humas@tapteng.go.id ) melalui layanan pengaduan ini.

Lambang Negara RI

Link Terkait
Pengunjung

Artikel

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan BPJS ikuti Sosialisasi Perpres 64 Tahun 2020
Tanggal Posting : Senin, 27 July 2020 | 19:23 WIB
Pengirim : KOMINFO - Dibaca : 51 Kali

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan BPJS ikuti Sosialisasi Perpres 64 Tahun 2020 dan Kebijakan Regulasi Turunan Secara Virtual Yang Digelar Oleh Ditjen Binakeuda Kemendagri

 

PANDAN | Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani menugaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Sekda Tapteng) Drs. Hendri Susanto Lumbantobing, M.Si untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan serta Sosialisasi Kebijakan Regulasi Turunan, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Binakeuda) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) secara virtual, Senin (27/07/2020).


Sekda Tapteng Drs. Hendri Susanto Lumbantobing bersama Perwakilan BPJS Sibolga, Kepala BPKPAD Tapteng, perwakilan Dinas Sosial, perwakilan Dinas Kesehatan Tapteng, dan perwakilan Dinas PMD Tapteng mengikuti sosialisasi secara virtual di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapanuli Tengah. Sosialisasi ini juga diikuti oleh 194 kabupaten/kota se Indonesia.

 

Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Binakeuda Kemendagri, Bahri, S.STP, M.Si memaparkan tentang Perpres Nomor 64 Tahun 2020 secara virtual.

 

Adapun berbagai regulasi turunan yang disampaikan secara virtual meliputi :
1. Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/Pmk.02/2020 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantu An Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah;

3. Surat Edaran Mendagri Nomor 441/3663/SJ Tanggal 23 Juni 2020 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan Pada Pemerintah Daerah;

4. Surat Edaran Mendagri No 440/2857/SJ Tanggal 14 April 2020 tentang Implementasi Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

 

 

 


Artikel Lainnya
Beri Komentar

RSUD Pandan
 
Kabupaten Tapteng

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan kirim e-mail (humas@tapteng.go.id), melalui layanan pengaduan ini.

Terima kasih

 
Copyright 2014-2016 tapteng.go.id All Rights Reserved