Selamat datang di tapteng.go.id - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah - Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan silahkan kirim e-mail ( humas@tapteng.go.id ) melalui layanan pengaduan ini.

Lambang Negara RI

Link Terkait
Pengunjung

Artikel

Pemkab Tapanuli Tengah dan KPK Rapat Monitoring dan Evaluasi Khusus Pengembangan Sistem Pencegahan Korupsi
Tanggal Posting : Kamis, 3 August 2017 | 20:28 WIB
Pengirim : KOMINFO - Dibaca : 212 Kali

Pemkab Tapanuli Tengah dan KPK Rapat Monitoring dan Evaluasi

Khusus Pengembangan Sistem Pencegahan Korupsi

 

 

Pandan.

Bupati Tapanuli Tengah (Bakhtiar Ahmad Sibarani) didampingi oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Darwin Sitompul) buka Rapat Monitoring dan Evaluasi Khusus Pengembangan Sistem Pencegahan Korupsi yang dihadiri oleh Technical Assistancedari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah(Pemkab Tapteng) yang diadakan di Ruang Garuda Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Kamis (03/07/2017).

Pada kesempatan itu, Bupati Tapanuli Tengah (Bakhtiar Ahmad Sibarani)menyampaikan selamat datang kepada Muhammad Safri Lubis Technical Assistance dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pemkab Tapteng sangat mendukung Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kab. Tapteng.

“Perlu kami laporkan kepada Bapak Safri bahwa kami bersama Wakil Bupati Tapteng baru dua bulan menjabat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapteng namun kami sangat mendukung program yang dilaksanakan Pemerintah khususnya oleh KPK dalam pencegahan tindakan korupsi di Kab. Tapteng. Kita sepakat dengan KPK untuk mewujudkan terlaksananya Pemerintahan di Kab. Tapteng yang bersih, terbebas dari korupsi sehingga program pembangunan di Tapteng tepat sasaran,” kata Bupati Tapanuli Tengah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Tapteng memiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) yang merupakan badan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemungutan pendapatan daerah, penerimaan, penganggaran dan aset daerah.

Meskipun penggunaan aplikasi telah dilakukan dalam bentuk off line antara lain Simkeuda danSimda BMD. Untuk saat ini, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah menggunakan aplikasi Komputer terintegrasi (Aplikasi PBB online sejak 2004) dimana aplikasi ini diguanakan untuk memproses penerimaan PBB.

Mewakili KPK, Safri Lubis mengatakan bahwa Pemerintah RI berkeinginan seluruh Pemerintah Daerah terbebas dari terjadinya kebocoran anggaran dan dalam tindakan pencegahan terjadinya tindakan korupsi tentu harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ada 12 aplikasi yang bisa dikelompokkan menjadi 7 aplikasi utama yang bisa membantu peran eksekutif untuk bekerja dengan lebih baik, efisien dan efektif. Kita berupaya memperbaiki kondisi perencanaan, keuangan, perizinan, pengawasan sebagai upaya pencegahan dan termasuk peningkatan pendapatan ASN,” kata Safri Lubis.

Setelah mempelajari dan menganalisa kondisi yang ada, KPK mengambil kesimpulan untuk mencegah tindakan korupsi maka Pemda harus menggunakan aplikasi diantaranya aplikasi e-planing, aplikasi e-budgeting atau e-keuangan, aplikasi perijinan, aplikasi standard harga satuan (SSH, ASB, dan HSBGN), aplikasi kepegawaian (standar, SKPdan DP3, TPP, absensi Pegawai), aplikasi informasi dan pengaturan PAD, aplikas aset dan barang untuk pendokumentasian hasil belanja, aplikasi pengawasan dan inspektorat untuk proses pemantauan, aplikasi delivery lanjutan untuk proses menuju SiRUP dan setelah LPSE, aplikasi SiRUP untuk proses realisasi program kegiatan, aplikasi LPSE untuk proses realisasi program kegiatan dan aplikasi pajak daerah. 

Ada dua aplikasi yang ditawarkan kepada daerah, yaitu aplikasi mandiri seperti yang selama ini sudah ada berbasis WEB, aplikasi yang kedua yaitu Adopsi menyiapkan 12 aplikasi kecuali aplikasi Sirup dan LPSE. Kami memberi kebebasan kepada Tapteng memilih salah satu aplikasi ini namun harus mengadakan studi banding ke daerah yang sudah menggunakan aplikasi tersebut.

Kita berharap Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi lining sektor pelaksanaan aplikasi ini maka harus ada Tenaga Ahli di Kominfo yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang untuk pengembangan aplikasi. Dapat belajar ke daerah yang telah menggunakannya di Sumatera Utara, diantaranya Binjai, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat dan Tapanuli Selatan. Jadi, harus membentuk Tim Kerja yang terdiri atas Programmer dan Ahli Teknologi Informasi (TI) yang dapat membangun aplikasi di Dinas Instansi se Kab. Tapteng.

Selanjutnya, Safri Lubis mengatakan bahwa untuk membangun aplikasi memang membutuhkan anggaran besar di awal namun kita harus menyadari bahwa dengan anggaran yang besar diawal akan berdampak efisiensi anggaran di tahun-tahun berikutnya.

e-budgeting yang digunakan memakai aplikasi Simda sehingga kapanpun kita bisa buka data penggunaan anggaran, berapa yang sudah digunakan dan berapa yang belum. e budgeting harus terus kita bangun.

 

Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Muhammad Safri Lubis dari KPK RI,Sekretris Daerah Kab. Tapteng, Kepala BPKPAD Kab. Tapteng, Inspektur Kab. Tapteng,Kepala Bappeda Kab. Tapteng, Plt. Kadis Kominfo Kab. Tapteng,Kepala BKD Kab. Tapteng, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PPTSP, serta beberapa Kabid dan Kasi.

 

Foto : Rapat Monitoring dan Evaluasi Khusus Pengembangan Sistem Pencegahan Korupsi

 

Foto : Rapat Monitoring dan Evaluasi Khusus Pengembangan Sistem Pencegahan Korupsi

 

Foto : Rapat Monitoring dan Evaluasi Khusus Pengembangan Sistem Pencegahan Korupsi

Foto : Rapat Monitoring dan Evaluasi Khusus Pengembangan

Sistem Pencegahan Korupsi


Artikel Lainnya
Beri Komentar

RSUD Pandan
 
Kabupaten Tapteng

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan kirim e-mail (humas@tapteng.go.id), melalui layanan pengaduan ini.

Terima kasih

 
Copyright 2014-2016 tapteng.go.id All Rights Reserved