Selamat datang di tapteng.go.id - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah - Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan silahkan kirim e-mail ( humas@tapteng.go.id ) melalui layanan pengaduan ini.

Lambang Negara RI

Link Terkait
Pengunjung

Artikel

Bupati Tapteng Buka Sosialisasi E-Planning Merupakan Digitalisasi Perencanaan di Kab. Tapteng
Tanggal Posting : Rabu, 14 March 2018 | 21:26 WIB
Pengirim : KOMINFO - Dibaca : 93 Kali

 

Bupati Tapteng Buka Sosialisasi E-Planning Merupakan

Digitalisasi Perencanaan di Kab. Tapteng

 

 

Pandan.

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani didampingi Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul membuka secara resmi acara Sosialisasi Sistem Perencanaan berbasis Aplikasi e-Planning dan aplikasi lainnya mendukung penerapan e-government di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng, Selasa (13/03/2018). Rapat ini dihadiri oleh Technical Assistance Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Muhammad Safri Lubis, Sekretaris Daerah Kab. Tapteng Drs. Hendri Susanto Lumban Tobing, M.Si, Plt. Kepala Bappeda Kab. Tapteng Drs. Antonius Simanjuntak, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kab. Tapteng Dedy Sudarman Pasaribu, SP, dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng).

Dalam sambutannya, Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani mengatakan dalam rangka digitalisasi di bidang pemerintahan seiring perkembangan zaman serta pencapaian good governance dan clean government, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) sangat memerlukan peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pembangunan yang mengacu pada visi dan misi Kab. Tapteng. Hal itu baik untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur, juga demi meningkatkan pelayanan publik yang lebih prima.

Selanjutnya, Bupati Tapteng mengatakan ruang lingkup dalam kerjasama ini meliputi infrastruktur berbasis internet dan e-government serta capacity building. Pada era Digitalisasi, proses dimana kita dapat menembus batas ruang dan waktu, sehingga capaian-capaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk percepatan pembangunan, dengan konsentrasi utama pada transparansi dan akuntabilitas akan semakin mengarah ke kesempurnaan.

“Penerapan e-government merupakan keharusan, termasuk turunannya, seperti e-budgeting, e-planning, e-office dan sebagainya. Untuk itu, sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi maka perlu segera kita sikapi agar seluruh jajaran Pemkab Tapteng mempercepat dilaksanakan sistem digitalisasi e-Planning di Kabupaten Tapanuli Tengah,” kata Bupati Tapteng.

Sementara itu, Technical Assistance KPK RI dalam paparannya disampaikan bahwa salah satu tujuan e-Planning adalah melakukan efisiensi anggaran, pencegahan tindak pidana korupsi, merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama. Pada hakekatnya KPK dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan pencegahan terjadinya tindakan korupsi melalui sistem terintegrasi Digitalisasi e-Planning.

Sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stragnas) PPK Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 adalah langkah-langkah Strategi Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Upaya pencegahan korupsi terkait dengan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan yang dimulai dari tiga provinsi, yaicu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Banten dan dari 6 provinsi yang menjadi prioritas KPK (provinsi lainnya adalah: Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat) dengan target waktu paling lama akhir tahun 2017.

Setiap Provinsi telah menindaklanjuti komitmen pencegahan korupsi dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur, yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Keputusan Gubernur Banten Nomor 703.05/Kep.232-Huk/2016 tentang Program Renuana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Banten, Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.45 tentang Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016 dan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Rencana Aksi.

Terkait hal itu, dalam Keputusan Gubernur yang telah diterbitkan setiap provinsi menjabarkan bidang prioritas pencegahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki 9 (sembilan) bidang, yaitu: Perencanaan dan Penganggaran Keuangan; Pengadaan Barang dan Jasa; Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Manajemen Sumber Daya manusia (SDM), Penguatan Peran Inspektorat; Optimalisasi Pendapatan Daerah; Pembenahan Aset Daerah; Peraturan Daerah RTRW Sumatera Utara; dan Partisipasi Publik.

Selanjutnya, M. Safri Lubis mengatakan bahwa Pemkab Tapteng sangat memerlukan peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pembangunan memberhasilkan visi dan misi kabupaten. Penerapan e-Government merupakan keharusan, termasuk turunannya seperti Aplikasi e-planning dan aplikasi Standar Satuan Harga (SSH, ASB dan ASBGN), e-budgeting atau e-keuangan, aplikasi informasi dan pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD), aplikasi Pengiriman (delivery) dan delivery lanjutan, untuk proses menuju SiRUP dan setelah LPSE, aplikasi perijinan, aplikasi kepegawaian (standar, SKP dan DP3, TPP, absensi pegawai), serta aplikasi aset dan barang.

“Untuk itu, percepatan pelaksanaan sistem digitalisasi e-planning di Kab. Tapteng  dengan adanya prosedur perencanaan ini, Insya Allah akan lebih terpenuhi dari sebelumnya dan sesuai dengan prioritas. Mari kita coba menjalankannya sebaik mungkin proses Perencanaan ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita berharap OPD ke depannya harus lebih serius, seperti menyusun Rencana Strategis (Renstra) karena ini berhubungan ke proses kegiatan perencanaan berikutnya,” kata M. Safri Lubis.

“Tidak boleh ada lagi perubahan usulan ketika proses kegiatan berjalan. Usulan-usulan harus disampaikan kepada Bupati berupa Nota Dinas dan Bupati yang akan memutuskan usulan tersebut sebab semua keputusan harus melalui persetujuan Bupati. Setiap OPD akan memilik data dan bekerjasama dengan Kominfo,” ujarnya.

Selanjutnya, M. Safri Lubis mengatakan e-Government sebagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu administrasi publik untuk mengatasi banyak tantangan, namun fokusnya jangan sampai pada TIK itu sendiri. Seharusnya penggunaan TIK dikombinasikan dengan perubahan organisasi dan keterampilan baru untuk memperbaiki layanan publik, proses demokrasi dan kebijakan publik. Inilah yang dimaksud dengan eGovernment.

Dalam pengembangan berbagai aplikasi dengan OPD terkait antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk aplikasi e-planning, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk aplikasi e-budgeting atau e-keuangan dan aplikasi Informasi dan pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk aplikasi perizinan, aplikasi Samsut atau administrasi pembangunan, untuk aplikasi Standar Harga Satuan (SSH ASB) dan aplikasi aset dan barang, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman untuk aplikasi Standar Satuan Harga (ASBGN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk aplikasi kepegawaian, Inspektorat Daerah untuk aplikasi pengawasan, Dinas Kominfo untuk aplikasi SiRUP dan aplikasi LPSE, pengiriman lanjutan, dan instansi terkait lainnya dapat disesuaikan dengan SOTK yang ada di masing-masing daerah.

 

 

Foto : Sambutan Bupati Tapteng pada sosialisasi e-Planning merupakan digitalisasi perencanaan.

Foto : Sambutan Bupati Tapteng pada sosialisasi e-Planning

merupakan digitalisasi perencanaan.

 

Foto : Paparan  Technical Assistance KPK RI pada sosialisasi e-Planning merupakan digitalisasi perencanaan.

Foto : Paparan  Technical Assistance KPK RI pada sosialisasi e-Planning

merupakan digitalisasi perencanaan.

 

Foto : Peserta sosialisasi e-Planning merupakan digitalisasi perencanaan.

 

Foto : Peserta sosialisasi e-Planning merupakan digitalisasi perencanaan.

 


Artikel Lainnya
Beri Komentar

RSUD Pandan
 
Kabupaten Tapteng

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan kirim e-mail (humas@tapteng.go.id), melalui layanan pengaduan ini.

Terima kasih

 
Copyright 2014-2016 tapteng.go.id All Rights Reserved